"Siapa pun pejabat harus harus ikut aturan, prosedur yang berlaku. Jadi ketika seseorang, saya sebut saja seseorang atau orang itu melihat ada sesuatu kejanggalan kenapa kok ada senjata sekian dan sebagainya, ya tinggal telepon saja Kapolri, Kabid, mereka itu setara. Prosedurnya begitu, komunikasi," kata TB Hasanudin saat menghadiri rembug nasional tiga tahun pemerintah Jokowi-JK bidang politik, hukum dan keamanan yang berlangsung di ruang senat kampus Universitas Hasanuddin, Sabtu, (7/10).
Menurut dia, terkait pembelian senjata itu seharusnya dapat diselesaikan antar pimpinan lembaga negara tanpa harus diumbar ke publik. Namun apabila komunikasi antar pimpinan tak menuai hasil dapat diselesaikan kementerian yang membidangi dua lembaga tersebut yakni Kemenko Polhukam.
"Kalau juga tidak puas ke Menko, baru lapor ke presiden. Tapi ini prosedur tidak dilalui, kemudian membawanya ke publik cerita itu, maka akan terjadilah kegaduhan," tandasnya.
Politikus PDIP ini menilai semua urusan menyangkut rumah tangga negara tak harus diekspose ke publik. Sebab hal itu dapat menimbulkan ketidakstabilan negara.
"Jadi para pejabat negara tolong dicatat harus tahu perundang-undangan, tahu prosedur dan tahu etika," tandasnya.
Author
Hi, Its me Hafeez. A webdesigner, blogspot developer and UI/UX Designer. I am a certified Themeforest top Author and Front-End Developer. I'am business speaker, marketer, Blogger and Javascript Programmer.
0 komentar:
Posting Komentar